Pelajaran dari Pemilu 2009

Seperti yang kita tahu bahwa Pemilu legislatif, 9 April 2009, dan Pemilu Presiden putaran pertama, 8 Juli 2009, sudah selesai dilaksanakan. Apa aja sih yang bisa kita pelajari dari pelaksanaan kedua pemilu ini, sehingga pemilu berikutnya dapat lebih baik.

  1. Masalah paling besar yang menjadi bahan kritikan adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak warga Indonesia yang tidak terdaftar atau bahkan ada yang terdaftar dua kali. Memang Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan menggunakan KTP atau Passport untuk mendaftar, langkah ini memang baik, tapi sayang hanya sekitar 36 jam sebelum Pemilu. Harapannya masalah ini menjadi kesempatan buat Pemerintah untuk melakukan semacam Reformasi Administrasi Kependudukan, diatas dari Reformasi Birokrasi yang memang sudah dijalankan. Ide-ide muncul seperti, perlukah adanya satu nomor khusus untuk setiap WNI. Jika Administrasi Kependudukan sudah rapih, maka hal-hal lain pun akan lebih mudah, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penagihan pajak, pemilu Gubernur / DPRD.
  2. Ada juga kesulitan-kesulitan lain seperti dimana tidak dapat memilih karena berada di luar kota.  Misalnya, banyak orang daerah di Jawa yang bekerja di daerah JaBoTaBek, namun tak dapat memilih karena mereka tidak mungkin harus pulang ke daerah hanya untuk memilih. Ada juga suster di Rumah Sakit yang tidak dapat memilih karena harus menjaga pasien.  Mungkin untuk ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mulai mempertimbangkan ide seperti early voting atau mengirimkan kertas suara kepada pemilih, dimanapun pemilih itu berada. Ide terakhir ini sudah di-apply untuk pemilihan diluar negeri.
  3. Tampaknya masyarakat sudah tidak semudah itu diperdaya oleh Partai-partai politik. Ini bisa dilihat dari turunnya persentase pemilu yang diperoleh oleh beberapa Partai besar dari tahun 2004 ke tahun 2009. Perolehan suara besar yang didapatkan oleh Partai Demokrat juga ada karena pengaruh figur SBY, bukan murni peran kerja partai itu sendiri.
  4. Indikasi lain adalah turunnya presentasi jumlah masyarakat yang memilih pada Pemilu Legislatif 2009. Padahal seharusnya setiap Partai Politik berlomba-lomba untuk meminta masyarakat memilih mereka pada Pemilu, dan jika mereka berhasil seharusnya akan ada tingginya tingkat jumlah pemilih yang memilih.

Hal ini bisa menjadi evaluasi dari setiap Partai peserta Pemilu. Tidak bisa disangkal bahwa kebanyakkan partai hanya bergerak kurang lebih 6-12 bulan sebelum Pemilu dilakukan. Partai Politik hendaknya tidak hanya menjadi tempat untuk berebut kekuasaan di Pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan masyarakat.

Dengan derasnya informasi lewat televisi, radio, internet, masyarakat Indonesia semakin terdidik untuk memilih Partai atau Figur yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Rasanya akan menjadi sangat susah bagi suatu Partai untuk memenangkan kepercayaan masyarakat bila hanya berjuang menjelang Pemilu.

Masih banyak pelajaran lain yang mungkin dapat dipetik dari pelaksanaan Pemilu kali ini. Namun, kemampuan semua masyarakat untuk memilih dan Partai Politikyang memang aktif dan hidup di masyarakat adalah salah satu tumpuan penting dari suatu demokrasi.


Data dari:

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_2004

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_2009

Ikuti Warung Aspirasi Kita (Waraskita) di Facebook dan Twitter.