Beberapa hari yang lalu saya mengobrol dengan dua orang penduduk Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Sambil menyantap penganan khas pedesaan dan teh manis panas guna mengusir hawa dingin menusuk tulang, senja itu, kami menyinggung pemilihan umum yang sebentar lagi tiba.
Sang tuan rumah adalah mantan pegawai Dinas Pariwisata. Selain saya, tamu di rumah itu adalah petani kentang di Desa Tieng—hanya beberapa kilometer dari Dieng Plateau.
Ketika saya tanya sikapnya tentang pemilu, jawaban si petani mengejutkan: “Pemilu bohong.” Ucapan itu segera disambung tuan rumah, “Sekarang, lagi kampanye, mereka ingat kita, tapi kalau sudah terpilih, lupalah.” Mereka memaparkan keluh tentang nasib yang tak pernah berubah dan tidak diperhatikan oleh penguasa dan “wakil rakyat”. Pupuk terus-menerus langka dan harganya melambung, sistem pengairan yang amburadul di kawasan pegunungan itu, kemiskinan struktural yang seperti tak disentuh pemerintah, dan seterusnya.
Istri tuan rumah, sambil tertawa kecil, berujar, “Saya nggak tahu mau milih apa, habis partainya banyak betul. Paling-paling nanti lihat gambarnya aja.” Belum lagi kalau menghitung para calon legislator alias caleg yang “ruarr biasa” banyaknya! Siapa kenal, siapa ingat mereka?
Para petani itu adalah kepingan gambaran masyarakat Indonesia yang teralienasi dari hiruk-pikuk politik dan “pembangunan”. Hingga saat ini, bagian terbesar rakyat Indonesia, yang miskin di kawasan urban maupun rural, hanya objek, tak pernah menjadi subjek pembangunan, bahkan tak jarang malah menjadi korban pembangunan. Satu contohnya: kasus lumpur Lapindo yang berlarut-larut. Singkatnya, yang ada adalah sikap apatis dan skeptis terhadap pemilu.
Rakyat Indonesia, bukan hanya etnis Jawa yang falsafahnya mengajarkan “sabar” dan “lapang dada”, secara tradisional terbentuk oleh sikap hidup menelan begitu saja segala kesulitan dan kejanggalan, tanpa menjerit kalau bisa! Dalam beragam tekanan hidup, hegemoni politikus yang menyisihkan peran warga masyarakat, kontradiksi antara paham “nrimo” (menerima dengan pasrah) dan ketakpedulian penguasa, kadang-kadang meledak konflik sosial di sejumlah daerah.
Pegunungan Dieng yang indah dengan lembah-lembahnya serta candi-candi kini di ambang kerusakan ekosistem. Penduduk setempat menggunduli sekujur tubuh gunung dan bukit untuk dijadikan kebun kentang, kubis, dan lain-lain. Itu sebabnya, pada pertengahan Februari yang lalu jalan antara Desa Kejajar dan Dieng terputus akibat longsor. Tak ada korban jiwa, namun arus transportasi jadi terhambat hingga sebulan ke muka. Sementara itu, di sepanjang jalan terpajang poster besar-kecil para caleg. Berbagai slogan dan pose gambar mereka ditampilkan. Apakah penduduk setempat, yang sebagian besar adalah petani dan pedagang kecil, menangkap sesuatu yang berharga dari momen pemilu? Apakah mereka mendapatkan kemajuan kesadaran berpolitik? Siapa yang seharusnya menanamkan dan menumbuhkan kesadaran itu jika semua politikus hanya sibuk bikin poster sendiri-sendiri dengan slogan serta janji manis dan patriotis?
Dari obrolan senja yang dingin berkabut itu, saya merasakan getir hati rakyat. Bukan hanya mereka yang mukim di kota besar, namun juga yang berumah di sela-sela gunung, tertawa pahit menonton perilaku para “wakil rakyat terhormat” mengobral syahwat korupsi dan libido haram di muka publik. Di layar televisi kita saksikan, sambil memasuki ruang sidang pengadilan kasus korupsi mereka melambaikan tangan dengan senyum tak bermalu ke arah kamera para wartawan. Merekalah “orang-orang terpilih” lima tahun silam. Kini, para politikus seperti apa yang akan “terpilih”, yang akan menikmati tanpa reserve uang pajak yang kita bayar?
Ikuti Warung Aspirasi Kita (Waraskita) di Facebook dan Twitter.
